Pendapatan Nasional
Pendapatan
nasional adalah
jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di
suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya
selama satu tahun.
Sejarah
Konsep pendapatan nasional
pertama kali dicetuskan oleh Sir
William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan
nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665.
Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional
merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat
tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut
pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam
perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur
kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product,
GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh
negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Perputaran Roda Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi dalam sebuah
negara biasanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ril dari GDP negara
tersebut,yakni seberapa besar GDP negara bertambah secara ril dari tahun ke
tahun.Pertumbuhan ini dihitung dengan cara membagi nilai dari output suatu
sektor ekonomi pada tahun dengan nilai output sektor tersebut dan dikali 100%
kemudian dikurangi 100.Bila GDP mengalami pertubuhan yg tinggi berarti
pendapatan masyrakat mengalami pertumbuhan yg tinggi.GDP Indonesia menurut
lapangan usaha berdasarkan harga yg berlaku dan harga konstan.
* Pengeluaran Agregat (Aggregate spending)
* Pengeluaran Agregat (Aggregate spending)
Pengeluaran
Agregat ini sama dengan permintaan aggregat karna konsekuensi dari permintaan
adalah adanya pengeluaran oleh rumah tangga,investor,pemerintah dan eksportir
untuk membeli barang dan jasa.
Pengeluaran
Aggregate itu dapat di golongkan menjadi 4 komponen ,yaitu :
a. pengeluaran konsumsi rumah tangga
b. pengeluaran investasi oleh pengusaha (bisnis)
c. pengeluaran pemerintah
d. pemerintah luar negeri
* Pengeluaran Konsumsi
Merupakan bagian terbesar dari
permintaan aggregat yaitu berupa permintaan dari konsumen terhadap barang dan
jasa yg dibutuhkan.Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan GDP di indonesia
diperkirakan 65% dari total GDP.Kosumsi dapat di bagi menjadi 3 yaitu barang
tahan lama,barang tidak tahan lama,dan jasa
* Pengeluaran
Investasi
Investasi adlh tambahan terhadap
akumulasi modal ditambah dengan perubahan persedian.Tetapi transaksi saham
tidak termasuk dalam penambahan stok modal.Investasi adalah aktifitas yg bisa
meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa di masa
mendatang.
* Pengeluaran Pemerintah
* Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah yg
diperlukan agar roda permerintahan dapat berjalan dengan baik.Pengeluaran
pemerintah ini tercantum dalam anggaran belanja dan pendapatan nasional ( APBN
).Barang dan jasa yg dibeli oleh pemerintah tidak dihitung ke nilai tambahnya
(value added) seperti halnya pada barang konsumsi karna barang dan jasa yg
diproduksi oleh pemerintah pada umumya adalah gratis.Pengeluaran pemerintah
seperti uang pensiun tidak dihitung dalam GDP karena tidak termasuk ke dalam
pembelian barang atau jasa.
Penghitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan
negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
- Pendekatan
pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa,
bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara
selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi
yang diberikan kepada perusahaan.
- Pendekatan
produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan
suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niagaselama
satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini
adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan
bahan mentah atau barang setengah jadi).
- Pendekatan
pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk
membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu
periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung
pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara,
yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government),
pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor
dikurangi impor (X - M)
Rumus menghitung pertumbuhan
ekonomi adalah sebagai berikut :
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang
PDBk = PDB riil tahun kemarin
Contoh soal :
PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada
tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun
2007 ?
jawab :
g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%
Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB
a. Perhitungan PDB
dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan
PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara,
dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut
PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada
US$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia
adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita
lebih besar daripada US$ 800.
Kelemahan dari
pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan.
Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi
kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya
US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah
kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun
pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk
miskin di Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di
atas adalah masalah distribusi pendapatan.
Walaupun
distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat
seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga
kerja, terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada
tahun 1996, sekitar 46% aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1%
penduduk.
b. Perhitungan PDB dan
Masalah Kesejahteraan Sosial
Umumnya
ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan
dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.
Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat
kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial
makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika
sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat,
kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi,
kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan,
kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita
disertai perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah
mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi
nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan
fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak
terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan
menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab,
dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran,
tetapi juga ketenangan batin.
Jadi kita
tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara
kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di
negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan
tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding
negara-negara miskin.
c. PDB Per Kapita dan
Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh perbandingan
produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1) Jumlah
dan komposisi penduduk :
Bila jumlah penduduk makin besar,
komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan
berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan
produktivitasnya dapat makin baik.
2) Jumlah
dan struktur kesempatan kerja :
Jumlah
kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat
terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat
produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah
kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi.
Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika
kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern
(industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai
tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.
3) Faktor-faktor
nonekonomi :
Yang
tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai,
faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang
produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan
umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik,
menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga
merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun
dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru
dimulai dua abad yang lalu.
d. Penghitungan PDB dan
Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)
Angka
statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya
mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum
mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah
pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan
petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara
berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan
administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan
pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan
ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan
kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar.
Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.
REFERENSI:
http://ferikaryana.blogspot.com/2012/07/perputaran-roda-ekonomi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
http://jausaja.wordpress.com/2011/04/08/masalah-dan-keterbatasan-perhitungan-pdb/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar